Nepotisme Dan Korupsi Bertambah Besar Di Era Muslimin Menjabat Bupati Kab. Enrekang Sulsel

Enrekang Sulsel, 28 Mei 2015 Persiapan Aksi siang kamis hari ini Pukul 12.00Wita dari Aliansi Mahasiswa yang mengatasnamakan Koalisi Parlemen Jalanan (KPJ) Tergabung dari Beberapa Aktivis Mahasiswa Makassar ini menyatakan akan turun Demo secara damai di depan Kantor Kejari Sulsel untuk meminta tindakan langsung kepada Kejari Provinsi Sulsel

Dengan didapat”Nya beberapa hasil audit  Dana Bansos dan Dana Hibah yang diperoleh Team investigasi serta Data Dari Pemerintah Daerah Setempat,  Anggaran  Bansos dan Dana Hibah banyak yang tidak sesuai.

Enrekang adalah Kabupaten yang bersarang para  Korupsi serta Nepotisme. secara Nyata.
Kepala Daerah Enrekang pun Sudah Di Laporkan Ke Kejari Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan, Tetapi Sampei Saat Ini berjalan’Nya Waktu yang Sudah kami Jadwalkan sudah Mendapatkan Balasan dari Pihak Kejari yang sudah kurang lebih Tiga Bulan tidak di respon.

Takut memeriksa langsung Bupati yang terbukti  telah membagi bagikan Anggaran Bansos Dan Dana Hibah Anggaran 2014 pihak Kejari Enrekang pun Beku dengan ada”nya Besar timbul.nya Nepotisme dalam lingkungan

Dalam Pengucuran Dana Bansos Dan Dana Hibah Anggaran 2014 seharus”nya Bantuan Tersebut di Terima oleh Pihak Yang berhak Menerima Bantuan Tersebut.

Tetapi Para Pesulap yang Menerima Bansos yang sudah Merugikan Negara dengan Hasil Hitungan Kami kurang lebih Sekitaran Rp 10.000.000.000, Milyar. Malah tidak memperdulikan apapun  agar mendapatkan bantuan dana hibah.

Ada”Nya Dana Bansos dan Hibah  dialokasikan untuk satuan Ormas, Sekolah sekolah,Tk,Paud. Jika.Kepala Daerah
Mengacu dalam undang undang  mendagri nomor 32. Thn 2011. Pasal 7 yang mengatakan ormas yang berhak memerima bantuan hibah harus terdaftar resmi di kesbang pol dan masa organisasi Tiga Tahun lama.nya di Daerah tersebut. Maka Dana.tersebut bisa di Manfaatkan untuk kemajuan Daerah.

Keterlibatan langsung Bapak Bupati Enrekang Muslimin Bando Terkait Bantuan Dana Hibah Dan Bansos untuk Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan. Sampei saat ini belum bisa berikan laporan pertanggung jawaban  penggunaan Dana Bansos dan Dana hibah secara Transparan di BPKAD Enrekang.

Perhitungan temuan langsung kurang lebih 2,2 Milyar kerugian di
Lpj pemda enrekang dr total 9M yg terleasasi dan selebih.nya ternyata tidak jelas pertanggung jawaban.nya..

Team investigasi mahasiswa itupun Mengahadap kepala dinas bernama Drs.andi ullung bagian pemeriksa keuangan pem BPKAD Enrekang.

Sedikit logat Sulawesi selatan dengan kental bahasa Daerah”Nya secara santai bicara begini saja kalau mauko tau ini semua berapa semua hasil dari sisa anggaran tersebut sebelum dan setelah Bupati di audit  mendingan berurusan mako langsung saja ke bupati. Ini kita semua memgikuti  Alasan etika perintahan yang sudah di tetapkan mi di daerah ini ujar Narasumber yang sudah melaporkan bupati ke kejari enrekang setempat.

Kamis 27 Mei siang ini Para Mahasiswa Yang niat menduduki Kantor Kejati Prov.Sulawesi Selatan meminta Kepada Pimpinan Kejati segera turun langsung guna memeriksa Bupati yang sudah Banyak Ketahuan Korupsi yang mana kasus.ini Terkesanan Kejari Enrekang tidak Serius menangani dan sangat takut menghadapi unsur Muspida di Enrekang.

Keinganan aksi ini agar tindak lanjutan kembali harus berani membuka Kegagalan Sang Bupati Menangani Dana Bansos dan Dana Hibah di Enrekang Sulawesi Selatan.

Bapak Bupati  di indikasi Pelaku dalang korupsi yang Utama menerima Dana hibah dan Bansos.
kurang lebih 20 ormas yg mana ormas resmi cm 4.

Di kabupaten enrekang kurang lebih 100 juta per.kecamatan dan maksimal 300juta. Dibagi secara tidak merata.

Adapun Contoh salah satu kegiatan yg fiktif untuk ormas  yang ada di enrekang dengan melakukan perencanaan kegiatan agar di mendapatakan semua bantuan itu hanyalah hayalan karena kegiatan itu  fiktif ada.nya ujar  ketua investigasi team koalosi KPJ gabungan. By cristy


Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment